Analisis Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Utang di Desa Sokogrenjeng Kenduruan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Islam
Sri Ayu Kusmawati
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
E-mail: Ayukismawati67@gmail.com

Fathonah K. Daud
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
E-mail: fathkasuwi@gmail.com

Syaikhul Hakim
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
E-mail: syaikh_hakim@gmail.com

Abstract: Debt and receivables by guaranteeing birth certificates are now rife in various circles of rural communities. This often happens because there are many urgent needs that must be fulfilled. In order to further study debts and credit, this study aims to find out how the law guarantees birth certificates. This article includes field research studies using qualitative methods, namely researchers collecting data by observation, interviews with the parties concerned and documentation. Then the data obtained is analyzed by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that accounts payable using birth certificate guarantees that occurred in Sokogrenjeng village, Kenduruan District, Tuban Regency were carried out in the first way, cooperative employees came to residents' homes to provide loans, resulting in an agreement on debts and credits paid in installments 10 times installment or 3 months. If within 3 months you have not paid off, then you can apply for an extension. Second, the collateral practice does not meet the requirements, in which the deed is not worth rupiah/ cannot be traded. And in this debt there are additional payments that must be paid. According to the point of view of Islamic law in addressing birth certificates as collateral for debt, it can be concluded that debts with collateral for birth certificates that are carried out do not meet the collateral requirements, and the payment system also has additional payments that must be paid, so Islam considers this to be the same as usury. And usury is forbidden.
Keywords: Collateral, Accounts Payable, Sokogrenjeng Village Tuban Regency.

Abstrak: Utang piutang dengan menjaminkan akta kelahiran kini sudah marak terjadi di berbagai kalangan Masyarakat pedesaan. Hal ini kerap terjadi dikarenakan banyaknya kebutuhan mendesak yang harus tercukupi. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai utang piutang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumnya menjaminkan akta kelahiran. Artikel ini termasuk kajian field research dengan menggunakan metode kualitatif yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang yang menjaminkan akta kelahiran yang terjadi di desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dilakukan dengan cara pertama, pegawai koperasi mendatangi rumah-rumah warga untuk memberi pinjaman, sehingga terjadi kesepakatan utang piutang dan utang piutang tersebut diangsur selama 10 kali angsuran atau 3 bulan. Apabila dalam 3 bulan belum bisa melunasi, maka bisa mengajukan perpanjangan. Kedua, prakik jaminannya tidak memenuhi syarat, yang mana akta tersebut tidak bernilaikan rupiah/ tidak dapat diperjual belikan. Dan dalam utang piutang ini terdapat tambahahan yang harus dibayarkan. Menurut sudut pandang hukum Islam dalam menyikapi akta kelahiran sebagai jaminan utang dapat disimpulkan bahwa utang piutang dengan jaminan akta kelahiran yang dilakukan tidak memenuhi syarat jaminan, dan sistem pembayarannya juga terdapat tambahan yang harus dibayarkan, maka Islam menganggap bahwa hal tersebut sama dengan riba. Dan riba hukumnya haram.
Kata Kunci: Jaminan, Utang Piutang, Desa Sokogrenjeng Kabupaten Tuban.

Pendahuluan: 
Dalam menghadapi kehidupan, manusia selalu mengalami peralihan, adakalanya di atas terkadang pula berada di bawah, terkadang dicukupkan dengan rezeki yang melimpah, dan adakalanya rezekinya sedikit. Oleh karena itu seseorang membutuhkan uluran tangan dari manusia lain. Banyak sekali manusia hidup dalam keadaan ekonomi yang terbatas dan tidak mampu mengelola keuangan, sehingga dalam hal pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Akhirnya timbul persoalan dalam kehidupan, yang memaksa seseorang tersebut untuk berutang demi mencukupi kebutuhannya. Maka, utang piutang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadikan manusia berinteraksi antar sesamanya. Karena pada dasarnya manusia pasti membutuhkan orang lain, itu sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, dalam hal ini manusia membutuhkan timbal balik, baik itu jual beli, utang piutang, maupun kegiatan mu’amalah lainnya.
Mu'amalah merupakan hukum (ketentuan) Allah yang berarti untuk mengatur kehidupan manusia perkara duniawi dan sosial, seperti pengaturan utang. Utang bisa muncul dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi agar manusia dapat terus menjalani  kehidupan sehari-hari.Utang juga bisa muncul karena gaya hidup (life style) yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran, sementara kebutuhan hidup setiap hari berputar.
Dalam fiqih Mu'amalah, transaksi utang piutang yang melibatkan jaminan (gadai) disebut sebagai rahn. Rahn didefinisikan sebagai penggunaan barang-barang yang memiliki nilai ekonomi dan berfungsi sebagai jaminan untuk utang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah bentuk cagaran atau jaminan yang diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberi utang.
Rahn memiliki interpretasi lain, yaitu memberikan suatu benda nilai keuangan untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi pinjaman, sehingga memungkinkan untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh utang dengan menggunakan benda atau barang tersebut. Istilah rahn bisa dipahami sebagai memberikan pinjaman uang dengan menggunakan benda atau barang sebagai jaminan, dengan batas waktu tertentu. Jika batas waktu tersebut telah berakhir dan utang tidak dilunasi, maka benda yang digunakan sebagai jaminan akan menjadi milik pemberi pinjaman.
Ulama Syafi’iyyah mendefisinikan jaminan sebagai berikut: “Menganggunkan sesuatu sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang ketika dalam hal ini debitur tidak mampu membayarnya”. Dari pengertian Imam Syafi'i, sangat mungkin dapat dipahami bahwa yang disebut agunan adalah sesuatu yang bernilai uang yang dapat digunakan sebagai ganti rugi dengan asumsi orang tersebut tidak mampu untuk mengurusnya. Selain itu, sesuatu yang tidak bernilai ekonomis tidak dapat dijadikan jaminan utang.
Mengenai permasalahan utang piutang, tidak sedikit muncul fenomena yang muncul di berbagai masyarakat khususnya pedesaan, seperti persoalan utang-piutang yang terjadi di desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Permasalahan jaminan yang terjadi di Desa ini tidak seperti yang terjadi di kalangan umumnya, yang mana pada umumnya yang dijadikan jaminan adalah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor atau surat berharga lainnya yang bernilai ekonomis, akan tetapi di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban ini yang dijadikan sebagai jaminan adalah Akta Kelahiran. Sungguh miris sekali, apapun akan dijadikan sebagai jaminan. Di era seperti ini memang harga kebutuhan pangan terus melambung tinggi, membuat orang yang berada di kalangan bawah cukup tersiksa, karena desakan ekonomi dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Maka, demi menyambung hidup dan mencukupi kebutuhan, apapun dilakukan demi mendapat pinjaman. Ketika semua surat berharga sudah dijadikan jaminan utang, sementara yang tersisa hanya akta kelahiran, secara terpaksa akta tersebutlah yang hanya bisa dijadikan sebagai jaminan utang.
Menurut salah seorang pegawai koperasi simpan pinjam, ia tidak hanya menerima jaminan akta kelahiran melainkan surat-surat yang lain bisa dijaminkan, misalnya Kartu Keluarga, KTP, Buku Nikah. Akan tetapi jika semua surat berharga sudah dijadikan jaminan semua, dan tinggal akta kelahiran, maka aktapun bisa dijadikan jaminan, karena akta kelahiran anak juga memiliki nilai penting, yaitu ketika ingin mendaftarkan anaknya sekolah, pasti akan membutuhkan akta kelahiran.
Ada beberapa warga Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan, menggunakan akta kelahiran anak sebagai jaminan utang di Koperasi Simpan Sinjam. Di pertemuan awal, pegawai koperasi (Pak Shoim) telah menjelaskan  panjang lebar terkait utang-piutang beserta jaminan yang berlaku di Koperasinya, yaitu apabila jaminan yang diajukan berupa akta kelahiran, maka nominal pinjaman yang ditarifkan sebesar 1-2 juta, yang diangsur setiap  seminggu sekali pada hari Selasa sampai batas pelunasan yaitu 3 bulan. Apabila melewati tanggal jatuh tempo belum bisa melunasi, maka bisa diperpanjang. Apabila tidak dilunasi, maka akta kelahiran akan disita. Akhirnya kesepakatan tersebut terjadi ketika beberapa desa sedang dalam himpitan ekonomi, yang mana untuk memenuhi segala kebutuhan dan untuk mengangsur pinjaman yang lainnya. Karena pada saat itu mungkin semua surat berharga yang dimiliki sudah tidak ada lagi karena sudah digunakan sebagai jaminan utang.

Dalam akad utang piutang, sudah tertera dengan jelas bahwa jenis akad yang digunakan adalah akad jaminan. Beberapa warga desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban memberikan jaminan kepada pegawai Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan pinjaman, dan mereka membayar utang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dari cerita di atas, ada kejanggalan yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya yaitu pelaksanaan jaminan yang digunakan adalah akta kelahiran yang mana tidak memiliki nilai ekonomis. Bagaimana pendapat Islam terhadap barang yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
METODOLOGI
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, atau disebut penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu kejadian yang terjadi, dengan tujuan membuat gambaran deskriptif, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang terjadi. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang berasal dari individu dan pelaku, dan data ini dapat berupa teks tertulis atau ucapan yang dapat diamati.

PEMBAHASAN
A.	Pengertian utang piutang
Utang piutang adalah dua kata yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kata utang dari kata hutang. Menurut etimologinya, istilah "hutang" mengacu pada uang atau barang yang dipinjam, dan peminjam berkewajiban mengembalikan jumlah yang dipinjam.
Istilah utang piutang dalam bahasa Arab dikenal sebagai "al-Qarḍ," yang memiliki makna dasar "memotong." Dalam terminologi Islam, "al-Qarḍ" merujuk pada tindakan memberikan uang atau harta kepada individu yang membutuhkannya, dan peminjam (orang yang berutang) diharapkan untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemberi utang setelah mampu melakukannya. Jadi al-Qarḍ merupakam penyerahan harta atau terhadap seseorang yang dapat ditagih lagi atau disebut dengan istilah meminjamkan, tetapi tidak mengharap sebuah upah melainkan saling tolong menolong antar sesama.18
Pengertian utang piutang serupa dengan perjanjian peminjaman dan peminjam dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754 yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian, yang memastikan pihak pertama memberikan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama pula.
Dalam mendefinisikan utang piutang, para ulama berbeda-beda pandangan, antaranya :
a.	Menurut ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah
Utang piutang adalah pemberian harta kepada individu lain dengan niat untuk menggantinya dengan nilai yang sama. Ini mencerminkan transaksi di mana seseorang memberikan harta kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh nilai yang setara sebagai penggantinya.
b.	Menurut ulama Malikiyah
Utang piutang adalah proses memberikan harta kepada individu lain tanpa ada imbalan atau tambahan yang harus diberikan saat pengembaliannya.
c.	Menurut ulama Hanabilah
Utang piutang merupakan tindakan memberikan harta kepada individu tertentu dengan tujuan penggunaan, dan penerima harta tersebut diharapkan untuk mengembalikan nilai yang setara sebagai gantinya.
d.	Menurut Sayyid Sabiq
Menurut kitab Fiqh Sunnah, utang didefinisikan sebagai harta yang diserahkan kepada peminjam (muqtarid) oleh pemberi pinjaman (muqrid) agar peminjam mengembalikan utang yang serupa kepada pemberi pinjaman ketika dia mampu.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa utang adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak lain yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, akad utang merupakan bentuk kerjasama saling membantu, di mana harta yang diberikan kepada pihak lain dapat diminta dan diambil kembali tanpa ada ekspektasi atas imbalan apa pun.
B.	Pengertian jaminan
Istilah "jaminan" atau "gadai" dalam bahasa Arab disebut sebagai "rahn," yang berasal dari kata kerja "rahana-yarhunu-rahnan," yang berarti "jaminan”. Secara etimologi, "rahn" memiliki arti tetap (dawam) dan juga ada yang menginterpretasikannya sebagai menahan (al-habs), yaitu tindakan menahan suatu barang dengan hak agar dapat digunakan sebagai pembayaran. Dalam konteks hukum dan perundang-undangan, "rahn" atau "gadai" sering disebut sebagai jaminan, anggunan, atau rungguhan. Dalam Islam, rahn merupakan sarana bagi umat Islam untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan.
Dalam konteks syariah, rahn adalah tindakan menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan untuk utang, dengan tujuan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utang tersebut dari barang tersebut.
Terlepas dari definisi yang telah dijelaskan di atas, terdapat berbagai pemahaman lain tentang rahn yang telah diberikan oleh para ulama dan beberapa ahli, diantaranya:

a.	Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah
Dalam perspektif Madzhab Syafi'i dan Hambali, rahn adalah ketika suatu barang digunakan sebagai jaminan dalam utang, dan barang ini dapat digunakan untuk membayar utang jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
b.	Ulama Hanafiyah
Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rahn adalah ketika suatu barang digunakan sebagai jaminan untuk hak kredit yang dapat dipakai untuk membayar utang, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.
c.	Ulama Malikiyah
Dalam perspektif Madzhab Maliki, rahn adalah penggunaan barang sebagai jaminan dalam utang yang memiliki ciri khas bahwa barang tersebut bukan hanya memiliki nilai materi tetapi juga memiliki nilai manfaat. Sebagai contoh, memberikan sawah sebagai jaminan, dan sertifikat sawah tersebut digunakan sebagai jaminan.
d.	Menurut Taqiyuddin
Rahn adalah menganggunkan harta sebagai jaminan.
e.	Dalam ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa jaminan adalah hak atas benda bergerak yang dimiliki oleh peminjam, yang kemudian diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan untuk pembayaran utang. Secara keseluruhan, praktek gadai adalah menggunakan barang sebagai upaya untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi utang piutang.
f.	Menurut Syafi’i Antonio rahn adalah menahan harta milik orang yang berutang sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima. Jaminan yang digunakan harus bernilai ekonomis agar si pemberi utang mendapat jaminan untuk bisa mengambil kembali sebagian ataupun seluruh piutang.
Berdasarkan sejumlah definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa rahn (jaminan) adalah tindakan menahan harta atau barang sebagai jaminan atas barang yang diterima. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai keuangan, sehingga pihak yang memiliki barang tersebut sebagai jaminan dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh utangnya jika peminjam tidak mampu membayar utangnya.
C.	 Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban
Desa ini sejak zaman dahulu bernama Soko, Ngancar, Kajar dan Ngrejeng dengan lurah seumur hidup yang bernama Karto Diwiryo. Karto Diwiryo merupakan kepala desa yang sangat demarwan, karena pada saat itu terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Samin. Sejak tahun 1925 desa ini sudah digabung menjadi satu yang diberi nama desa Sokogrenjeng. Hal ini didasarkan adanya pengambilan nama wilayah Soko Ngancar diambil nama Soko, sedangkan wilayah Kajar, Ngrejeng, Semampir diambil nama Ngrejeng, jadi terbentuk nama Desa Sokogrenjeng.
Topografi Desa Sokogrenjeng adalah berupa dataran dengan luas wilayah 464 07 Ha. Secara geografis desa Sokogrenjeng terletak pada posisi 6.55`-21.` Lintang Selatan dan 111.40`-` Bujur Timur.
Secara administratif, desa Sokogrenjeng terletak di wilayah Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa-desa tetangga diantaranya:
Sebelah Utara : Desa Jatiklabang, Sidomulyo
Sebelah Selatan : Desa Bendonglateng
Sebelah Barat : Desa Sidohasri
Sebelah Timur : Desa Sidorejo
Jarak tempuh Desa Sokogrenjeng ke Ibu Kota Kecamatan adalah 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah50 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.Sokogrenjeng merupakan desa dengan penduduk yang padat, terdapat 1161 jumlah Kartu Keluarga (KK). Jumlah penduduk desa Sokogrenjeng mencapai 3735 jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki adalah 1859 orang, sedangkan penduduk perempuan adalah 1878 orang.
Secara umum,  mata pencaharian masyarakat desa Sokogrenjeng adalah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian,  baik itu menjadi buruh ataupun petani, pedagang, pekerja industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 862 orang yang bekerja di sektor jasa/perdagangan berjumlah 821 orang, yang bekerja di sektor indsustri ada 2 orang dan yang di bidang lain-lain terdapat 2052 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian berjumlah 1685 orang, selebihnya masih belum bekerja dikarenakan masih usia sekolah dan sebagian menjadi pengangguran.
D.	Bentuk Utang Piutang di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban
Sebagaimana diceritakan di atas, banyak warga desa Sokogrenjeng yang menghadapi situasi ekonomi di bawah rata-rata dan kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, sehingga pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Akhirnya timbul persoalan dalam kehidupan yang memaksanya untuk berutang demi mencukupi kebutuhannya. Menjadikan praktek pemberian utang dan pelunasan utang telah menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mencukupi kebutuan sehari-hari, warga masyarakat di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan ini melakukan utang piutang terhadap salah seorang pegawai koperasi. Yang mana pegawai koperasi tersebut mendatangi rumah-rumah warga untuk menawarkan utang dan untuk mencari anggota atau nasabah baru. Pegawai koperasi menjelajahi berbagai desa dengan tujuan memberikan bantuan uang kepada warga yang membutuhkan dan juga untuk mengajak warga menjadi anggota baru dalam program utang piutang di koperasi tersebut. Semakin banyak nasabah atau anggota yang didapat semakin banyak pula keuntangan yang diperoleh.
Syarat dari sebuah sistem utang piutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini tidak sulit dan proses pencairan pinjamanpun juga sangat cepat. Dengan melalui tiga tahapan, nasabah sudah dapat menerima uang pinjaman tersebut, pertama, pengajuan utang piutang harus bertemu secara langsung dengan pegawai koperasi. Kedua, menyerahkan barang jaminan yang akan dijadikan sebuah jaminan dalam utang piutang tersebut. Ketiga, uang pinjaman diserahkan kepada peminjam sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Kelebihan praktik utang piutang melalui koperasi simpan pinjam ini menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, sehingga mereka dapat segera mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi tersebut.
Barang yang akan digunakan sebagai jaminan dalam utang harus memiliki nilai yang berharga. Contoh benda yang dapat diberikan sebagai jaminan utang dalam koperasi simpan pinjam ini mencakup ijazah, akta kelahiran, buku nikah, dan kartu keluarga (KK). Banyak sekali masyarakat di desa Sokogrenjeng ini menggunakan akta kelahirannya sebagai jaminan utang. Alasannya yaitu karena memang barang- barang berharga yang dimiliki hanya tersisa akta kelahiran. Selain itu, penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan utang yaitu dikarenakan tarif utangan yang diberikan tidak terlalu besar dan akta kelahiran jarang digunakan.
Berdasarkan pendapat Shoim (pegawai KSP) bahwa pinjaman dengan mengunakan jaminan akta kelahiran yang dilakukan di Desa Sokogrenjeng merupakan suatu bentuk bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan suatu sarana untuk membentuk koperasi yang berkembang di masyarakat setempat, agar KSP yang beliau tempati untuk bekerja saat ini dapat terkenal dan mendapat kepercayaan masyarakat sekitar. Dalam utang piutang tersebut, penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan utang dikarenakan akta kelahiran merupakan salah satu surat yang bersifat penting (berharga). Salah satu faktor lain yang membuat akta kelahiran menjadi dokumen berharga adalah ketika anak dari individu yang memiliki utang ingin mendaftar ke sekolah, maka akta kelahiran diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran. Prinsip utang yang berlaku di desa ini didasarkan pada kepercayaan yang saling terjalin antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan pinjaman.
Dalam penerapan praktik utang piutang di Desa Sokogrenjeng, jarang sekali yang melakukan wanprestasi karena jika seseorang yang melakukan utang piutang tersebut tidak segera melunasi utangnya dalam waktu 3 bulan dengan cara mengangsurnya selama satu bulan sekali maka orang yang berutang akan merasa rugi. Karena apabila tidak dilunasi dan sudah jatuh tempo maka secara otomatis akan diperpanjang dan dalam masa perpanjangan tersebut, orang yang berutang akan tetap dikenai tambahan pembayaran. Dengan demikian, pegawai koperasi tersebut terus mendatangi rumah ibu-ibu yang masih mempunyai tanggungan untuk menagih utangnya. Kini masih ada beberapa akta kelahiran yang belum dikembalikan terhadap pemiliknya, dan akta kelahiran tersebut masih berada di kantor KSP. Akta kelahiran akan tetap ditahan di kantor selama utang belum dibayar lunas oleh orang yang berutang.
Dari paparan yang telah disajikan mengenai penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam utang piutang, dapat ditarik kesimpulan bahwa utang yang diberikan oleh pegawai koperasi adalah utang berbentuk uang. Yang mana utang piutang tersebut menggunakan bunga yang dibayar bersamaan dengan angsuran tiap minggunya. Dalam transaksi utang piutang tersebut, ada persyaratan untuk menyerahkan jaminan, dan jaminan yang dipilih adalah akta kelahiran. Alasan penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan adalah karena ini merupakan satu-satunya aset yang berharga yang dimiliki, jarang digunakan, dan juga karena tingkat bunga atau biaya pinjaman yang terkait tidak terlalu tinggi. Sehingga mempermudah dalam hal pengangsuran yang bisa diangsur sedikit demi sedikit sampai lunas sampai batas kesepakatan yang telah dibuat.
Pinjaman tersebut juga dapat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Misalnya dalam hal mendesak yaitu sebagai pembayaran SPP pendidikan anaknya, pembayaran pengobatan keluarganya, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
E.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Utang di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban
Kasus penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan utang merupakan fenomena yang muncul pada zaman modern saat ini. Barang yang akan dijadikan sebagai jaminan utang harus memiliki nilai. Contoh barang yang dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam koperasi simpan pinjam ini mencakup ijazah, akta kelahiran, buku nikah, dan kartu keluarga (KK). Banyak sekali masyarakat di desa Sokogrenjeng ini menggunakan akta kelahirannya sebagai jaminan utang. Alasannya yaitu karena memang barang- barang berharga yang dimiliki hanya tersisa akta kelahiran. Selain itu, penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan utang yaitu dikarenakan tarif utangan yang diberikan tidak terlalu besar dan akta kelahiran jarang digunakan.
Karena pada masa Nabi, tidak ada situasi yang serupa dengan kejadian saat ini secara persis. Seperti keterangan hadist dari Aisyah yang berarti “Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dalam redaksi lain: Nabi wafat, sedangkan baju perang digadaikan kepada seseorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’)”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).
Transaksi utang piutang dengan menggunakan jaminan diperbolehkan dalam Islam ketika akad yang digunakan tidak lari dengan konsep aturan yang mengatur tentang dasar jaminan. Artinya, perjanjian utang piutang yang melibatkan jaminan akan dianggap sah dari segi hukum jika sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam konsep jaminan menurut ajaran Islam. Demikian pula, penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang merupakan salah satu jenis transaksi yang dilakukan, di mana akta kelahiran digunakan sebagai jaminan untuk utang atau pinjaman yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.
Kejadian utang piutang yang melibatkan jaminan di desa Sokorenjeng, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis di atas, menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah terlibat dalam utang piutang dan melakukannya dengan menggunakan baju perangnya sebagai jaminan. Dengan kata lain, benda yang digunakan sebagai jaminan bukanlah akta kelahiran atau barang yang tidak memiliki manfaat. Sebaliknya, akta kelahiran adalah jenis benda yang tidak memiliki nilai manfaat sebagai jaminan dan tidak memenuhi kriteria sebagai barang jaminan. Akta kelahiran tidak dapat dijual untuk membayar utang yang tidak dapat dilunasi oleh peminjam.
Pinjaman atau utang piutang dalam Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang halal sesuai dengan ayat 11 surah al-Hadid yang merupakan firman Allah, dengan makna sebagai berikut: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S al- Hadid [57]:11)
Dalam ayat 11 dari surat al-Hadid, diungkapkan dengan tegas bahwa transaksi pinjaman atau utang piutang adalah sah. Secara umum, terdapat dua syarat utama dalam perjanjian utang piutang, yaitu: 
1)	Tidak karena mencari laba, jika dalam transaksi utang piutang terdapat keuntungan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba karena setiap tambahan dianggap sebagai riba. Namun, jika peminjam memberikan tambahan sebagai ungkapan terima kasih atas utang yang telah diberikan dan tambahan tersebut tidak diatur dalam perjanjian utang piutang, maka tindakan ini tidak akan dianggap sebagai riba. 
2)	Tanpa adanya transaksi tambahan, seperti perjanjian jual beli, maka hubungan utang piutang tidak diizinkan. Namun, utang piutang yang kemudian melibatkan perjanjian jual beli dapat dianggap sah secara hukum jika memiliki nilai yang sebanding.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa syarat dalam pinjaman atau utang piutang seharusnya bukan semata-mata untuk mencari profit dan tidak dilibatkan dalam transaksi lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaan praktik pinjaman yang berlangsung di Desa Sokogrenjeng, Kecamatan Kenduruan, pola pinjaman ini didesain dengan tujuan mencari keuntungan dengan membayar bunga bersamaan dengan angsuran mingguan sebagai bentuk kompensasi atas pinjaman, sesuai dengan perjanjian awal yang telah dibuat dalam akad. Misalnya apabila orang yang berutang tersebut meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 maka nantinya yang akan diperoleh atau dicairkan hanya Rp. 900.000,00 dan nantinya akan dikenai bunga sebesar 20%. Contoh, jika seseorang berutang sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan diangsur selama 10 kali angsuran dengan angsuran sebesar Rp. 120.000,00 setiap minggunya sampai selesai.
Mayoritas fuqaha mengidentifikasi empat komponen utama dalam pinjaman atau utang piutang, yang terdiri dari akad, objek (baik barang atau uang), serta syarat-syarat yang ditetapkan. Di desa Sokogrenjeng, Kecamatan Kenduruan, implementasi praktik pinjaman atau utang piutang telah mematuhi semua elemen yang telah dijelaskan mayoritas fuqaha. Namun, ada satu ketentuan yang tidak terpenuhi, yakni syarat untuk memperoleh keuntungan yang dengan jelas memberatkan dan merugikan peminjam dalam transaksi pinjaman atau utang piutang. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi ini termasuk dalam kategori riba, dan riba adalah tindakan yang dilarang (haram) dalam hukum. Jika ada unsur riba dalam suatu transaksi pinjaman atau utang piutang, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.
Sistem utang piutang dengan jaminan yang diterapkan serupa dengan sistem utang piutang pada umumnya. Tetapi, dalam situasi di mana akta kelahiran digunakan sebagai jaminan, terdapat perbedaan dengan penggunaan jaminan lainnya, yakni benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang tidak memiliki nilai ekonomis dalam bentuk uang.
Sementara itu, cara pelaksanaan sistem jaminan seperti yang diajarkan dalam hukum Islam memiliki elemen-elemen penting yang termasuk dalam syarat dan komponen-komponen utama. Ini mencakup persyaratan akad, kondisi yang diperlukan untuk memperkuat akad, persyaratan barang yang dapat dijaminkan, syarat tentang pemeliharaan dan penggunaan barang jaminan, serta bagaimana penanganan penerimaan barang jaminan. Sistem ini merupakan rincian yang telah disusun oleh empat Imam besar.
Dari cara akta kelahiran digunakan sebagai perjanjian hutang piutang dengan jaminan, terlihat dengan jelas bahwa akta tersebut bukanlah jenis benda yang memenuhi kriteria sebagai jaminan hutang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut pandangan Imam Syafi'i dalam ketentuan marhun, barang yang dijadikan jaminan harus memiliki sifat dapat diperdagangkan dan memiliki manfaat yang dapat diambil.
Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:
1.	Barang yang dijadikan jaminan harus dapat dijual, yang berarti barang tersebut harus ada pada saat perjanjian agar bisa diserahkan. Jika barangnya tidak ada, maka perjanjian jaminan atau gadai tidak dapat dianggap sah.
2.	Barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan harus berupa harta atau kekayaan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakan barang yang tidak memiliki nilai harta sebagai jaminan, misalnya seperti bangkai.
3.	Barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan harus dapat diperlakukan atau dimanfaatkan secara sah sesuai dengan hukum Islam, sehingga memungkinkan digunakan untuk membayar utangnya.
4.	Barang yang dijadikan jaminan atau digadaikan harus teridentifikasi dengan jelas, mirip dengan dalam transaksi jual beli.
5.	Barang tersebut yang berada dalam kepemilikan rahin.
6.	Barang yang digunakan sebagai jaminan harus bebas dari hak rahin atau hak guna pakai. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menjaminkan pohon kurma yang sudah berbuah tanpa juga menyertakan buahnya dalam jaminan tersebut.
7.	Barang yang dijadikan jaminan harus disertai dengan barang pokoknya secara bersamaan. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk menggunakan buah-buahan sebagai jaminan tanpa juga memiliki pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
8.	Barang yang digunakan sebagai jaminan harus memiliki kepemilikan yang terpisah dari orang lain, artinya, tidak boleh menjadi hak bersama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk menggunakan setengah dari rumah sebagai jaminan jika setengahnya tersebut dimiliki oleh orang lain, kecuali jika orang tersebut adalah teman sebagian pemiliknya. Namun, menurut pandangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang yang dimiliki bersama masih dapat digunakan sebagai jaminan.
Mengenai pendapat di atas bisa kita fahami, bahwa utang piutang yang dilakukan di Desa Sokogrenjeng menggunakan sistem bunga, yakni dalam setiap pinjaman dikasih bunga 20%. Yang mana dalam pendapat di atas telah dipaparkan bahwa suatu utang piutang yang menggunkan tambahan pembayaran atau menggunakan bunga, maka hukumnya haram karena termasuk riba. Jadi, penulis menyimpulkan, jika utang piutang dilakukan dengan menggunakan bunga, maka utang piutang yang dilakukan di Desa Sokogrenjeng telah melanggar aturan hukum syari’at yang mana hukumnya tidak sah.
Jika akta kelahiran tersebut tidaklah benda yang memiliki nilai rupiah, yang pada akhirnya akan mengkhawatirkan ketika orang yang berutang terus menerus tidak dapat melunasi utangnya. Sedangkan dalam syarat marhun bih menerangkan bahwa jika seorang yang melakukan utang tidak bisa melunasi utangnya, maka pelunasan akan diambilkan dari jaminan yang digunakannya. Apabila tidak memungkinkan pembayaran dari barang jaminannya ,dikarenakan jaminan yang digunakan tidak bernilai, maka rahn (jaminan) tidak sah. Karena itu, jika barang yang dijadikan jaminan tidak memenuhi syarat-syarat yang sesuai untuk digunakan sebagai jaminan hutang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka jika perjanjian jaminan disertai dengan persyaratan yang cacat atau tidak sah, jaminan tersebut tetap berlaku, tetapi persyaratan tersebut menjadi tidak berlaku.
Kesimpulan
Dari kajian ini, Praktik utang piutang dengan jaminan akta kelahiran di desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan sudah sama seperti praktik utang piutang dengan menggunakan jaminan pada umumnya. Namun terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu jaminan yang digunakan tidak memenuhi syarat jaminan, yang mana barang tersebut tidak bernilaikan rupiah. Dalam utang piutang terdapat tambahan. Tambahan atau bunga yang dikenakan sebesar 20% yang mana bunga tersebut diangsur bersamaan dengan pinjamannnya yaitu diangsur selama satu minggu sekali sampai 10 kali angsuran atau 3 bulan. Jika selama 3 bulan belum bisa melunasi, maka bisa mengajukan perpanjangan. Penambahan pada transaksi hutang dan piutang tidak diizinkan karena dapat menghasilkan unsur riba yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip hukum riba yang diharamkan dalam agama Islam. Dengan demikian, praktik utang piutang yang terjadi di Sokogrenjeng harus dihindari karena mengandung unsur riba dan dengan jaminan akta kelahiran di desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan hukum jaminannya berupa kata kelahiran tidak sah menurut hukum Islam.

Referensi 
Ali Hasan,Mohammad.Fiqh Muamalah. PT. Raja Grafindo : Jakarta. 2003
Anshori, Abdul Ghofur Gadai Syaiah di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada. 2005
Antonio, Muhammad Syafi’i.Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001Jazil, Syaiful.Fiqih Mu’amalah. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014
Antonio, Muhammad Syafi’i.Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001
Arriza,Muhammad Rifqi.Teori dan Praktek Akad Qard (Utang Piutang) dalam Syariat Islam. Vol. 9 No. 2. 2015
Aziz, Abdul. Esensi Utang dalam konsep Ekonomi Islam. Vol.4, No. 1. Juni 2016
az-Zuhali, Wahbah.al-fiqh al-islam wa adillatuh. jilid V. Beirut:dar al-Fikr. 1984

Departemen Agama RI.Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Jabal. 2010
Haroen, Nasroen.Fiqh Mu’amalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
Hasbi as-Siddiqy, Teungku Muhammad.Pengantar Fiqh Mu’amalah. Semarang : PT. Pustaka Rizki. 2010
Hasbi as-Siddiqy, Teungku Muhammad.Pengantar Fiqh Mu’amalah. Semarang : PT. Pustaka Rizki. 2010
Huda,Qomarul. Fiqh Mu’amalah. Yogyakarta: Teras. 2011
Idri. Hadis ekonomi (Ekonomi Dalam Perspekif Hadis Nabi). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014
Latif,Azharudin. Fiqh Mu’amalah .Jakarta . UIN Jakarta Press. 2005.
M. Setiadi, Elly.Pengantar Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial”. Bandung: Pranada Media Group. 2010
Muhajir, Noeng Metodologi Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: rake saasi. 2002
Ritqi,Anita.Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2011
Samsu, metode Penelitian. Jambi: Pusaka Jambi. 2017
Sjahdeini, Sutan Remi.Perbankan Islam. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI.2007
Shoim, Wawancara, Tuban, 08 November 2022
Syafe’i, Rachmat.Fiqih Mu’amalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001
Toha Anggoro, Muhammad Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka.
Yunus, Mahfud Kamus Arab-indonesia. Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Quran. 1989