Akademika 
ISSN (p) 2085-7470 ISSN(e) 2621-8828 | Vol. 15 No. 2 (2021) | 1-14	

KEADILAN GENDER DALAM ISLAM
(Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam)

Muhammad Aziz
Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Indonesia
E-mail: mohaziv@yahoo.com

Ahmad Hanif Fahruddin
Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: kanghanif88@unisla.ac.id

Abstrak: Ajaran agama yang dianggap telah lama menindas kaum hawa. Ajaran-ajaran yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki telah digunakan sebagai justifikasi terhadap persepsi masyarakat yang sangat merugikan kaum perempuan. Akan tetapi, kritik terhadap ketidaksetaraan gender ini dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, tidak hanya kembali pada kesalahan persepsi masyarakat saja. Kalangan feminis juga banyak mempertanyakan tentang konsep hak asasi manusia itu sendiri . Kritik mendasar terhadap hak-hak asasi manusia, datang dari kalangan feminis dengan mempertanyakan kembali keberpihakan hukum internasiaonal itu terhadap pembuatnya. Al-Qur'an mempunyai prinsip bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba, karena laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama (min nafsin waahidah), tugas yang sama (khalifatullah filardh), dan kewajiban yang sama (liya’budun).akan tetapi dalam masalah rujuk jumhur ulama’ sepakat bahwa rujuk merupakan hak mutlak suami.  Dalam perspektif gender jika melihat beberapa kemungkinan pemahaman bahwa pihak perempuan dapat mengajukan ruju' sebagai haknya kepada suaminya, dengan melakukan analisis baru atas masalah hak ruju’ yang selama ini dikesankan didominasi oleh kaum laki-laki (suami) dengan cara menebus atas hak-hak suami yang telah diberikan kepadanya. Dan dengan adanya khulu’juga, pihak isteri pun mempunyai hak pula atas hak ruju’ terhadap suami yang telah menjatuhkan talak kepadanya.                                                  
Kata Kunci : Hak, Hukum dan Gender

Abstract: Religius teachings that are considered to have long oppressed womenthe teachings that have been domination by men have been used as a justification for community perception that are very detrimental to women.however,this criticism of gender inequality in discusseions with human rights does not only return to the misperception of the people.feminists also maintain a great deal about the concept of humen rights it self.fundamental criticism by questioning the return of international law to its maker. The qur’an has the principle that men and women are the same as servants, because men and women are created from the same subtance (kholifatullah fiilardh),and the same obligations ( liya’budun) however,in the matter of reconciliation,the ulama’ agree that reconciliation is an absolute right of the husband. In the gender perspective if you see some possible understanding that women can submit referals as their right to their husband by conducting a new analysis of  the issue of referral rights’ which so far has been suggested to be dominated by men ( husband) by redeeming the rights of husband who was given to him. And with the khulu’ also the wife also has the right to the right of reconciliation to the husband who has dropped divorce on him.
Keyword : Right, Law and gender

Pendahuluan
Sebuah pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang manusia, dimaksudkan agar hidup dan kehidupan mereka bahagia dan berdua selamanya. Karena itu,sebelum pernikahan dilaksanakan, dianjurkan untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan maksud untuk meneliti dan menilai pasangannya, baik dalam hal kepribadiannya maupun dalam hal lainnya. Sehingga, dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya nanti, mereka tidak akan mengalami penyesalan dan diharapkan dapat melaluinya dengan penuh kedamaian dan ketentraman hingga akhir hayatnya. 
Berdasarkan pada hukum perdata islam, ulama tidak memberikan hak sedikitpun kepada seorang istri. Berbeda dengan masalah talak, meskipun hak talak tetap dipegang oleh suami, tetapi seorang isteri bila merasa suatu hal yang menggangu kehidupan rumah tangganya, dan itu datang dari pihak suami, maka kepadanya diberikan hak untuk menuntut suami menceraikannya dengan cara khulu'. 
Dalam masalah ruju', seorang istri tidak mempunyai hak sama sekali untuk menolak atau dimintai pertimbangan. Padahal, bila kita lihat pendapat ulama' selanjutnya, secara jelas menerangkan bahwa seorang suami tidak boleh menyakiti isterinya, apabila ia bermaksud untuk ruju'. Dalam hal tidak menyakiti, apakah hanya dari pihak suami saja yang di dengar pendapatnya, sehingga bila suami mengatakan tidak bermaksud menyakiti dapat diterima begitu saja tanpa melihat kepentingan dan perasaan perempuan itu sendiri. 
Sebagaimana yang diungkap oleh para ulama ahli fiqh (fuqaha), bahwa mantan suami mempunyai hak untuk kembali kepada mantan isterinya pada masa iddah tersebut, dan mantan isteri dalam hal ini, tidak dapat menolak bila mantan suaminya menghendaki kembali padanya, apabila kehendak kembali (ruju') itu dilakukan pada masa iddah.

Konsep dan Pengertian Gender
Hukum Islam diterapkan untuk kepentingan manusia dan bertujuan kemanusiaan universal yaitu kemaslahatan,keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip ini harus jadi dasar subtansi seluruh persoalan hukum, Ursula King mengatakan bahwa sekarang ini gender studies sebagian besar membincangkan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan.
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam Islam yang tertuang dalam al-Qur’an yang menurut Nasaruddin Umar, bukan hanya perbedaan biologis. Al-Qur’an dalam surat an-Nisa ayat 32 menyatakan:
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
“Dan Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga rnempunyai hak atas apa yang diusahakannya”. (Q.S. A1-Nisa 32)

Ayat lain yang menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwamuna atas kaum perempuan dipahami sebagai keistimewaan dan perbedaan laki-laki atas perempuan. Akan tetapi, derajat yang dimaksudkan, demikian Nasaruddin, dengan mengutip pendapat beberapa ulama, mengatakan bahwa yang dimaksud “…adalah kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebahagian kewajiban isteri,” dan bukan kesewenangannya terhadap isterinya.
Dalam penyusunan penelitian ini secara runtut dibahas mengenai ruju’ dalam perspektif fikih dan hukum positif dengan melihat posisi perempuan dalam hukum Islam dalam pandangan imam mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Kajian rujuk ini tidak bisa terpelas dari dimensi agama, hukum dan sosial. Dimensi agama kaitannya dengan rujuk di sini tatanan norma religio-legal Islam untuk menata kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Terkait konsepsi bahwa rujuk sebagai bagian dari fikih, tata cara rujuk diberi kebebasan dalam pelaksanaanya salama tidak menyalahi rukun dan syaratyang telah ditentukan serta sesuai dengan kondisi sosial dimana hukum akan diundangkan.
Hukum Islam juga terikat dan dipahami darilatar belakang sosio-kultur yang mengelilingnya, sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum. Dasa rlahirnya teori adaptabilitasini adalah masalah.Prinsip masalah inilah yang akan membuat hukum Islam mampu merespon setiap perubahan sosial Untuk mencegah maslahah yang digunakan bersifat subjektif maka akan di-counter dengan mas{lahah Imam Gazzali yaitu dengan teori munasabah atau teori konformitas.
Kasus-kasus baru yang hukumnya tidak ditetapkan dalam nas, maka ada dua bentukijtihad yaitu ijtihad ibtida’i dan intihad tarjih. Ijtihad ibtidai dapat dilakukan dengan dua bentuk penalaran, yaitu penalaran ta’lili dan penalaran istislahi. Penalaran ta’lili dilakukan dengan melalui metode istimbat qiyas dan istihsan. Sedangkan penalaran istisliahi dilakukan melalui metode istinbat maslahah mursalah, sadd az-zariah dan fat az-zariah.
Konformitas (munasabah) secara harfiah berarti kesesuaian. Dalam konteks ini kesesuaian antara hukum yang diterapkan dengan tanda  yang menjadi alasan mengapa hukum itu ditetapkan demikian. Kesesuain hukum dan illatnya ini dinamakan atribut yang sesuai (munasib). Yang menjadi illat dibalik penetapan suatu hukum syar’i dilihat dari segi efektifitasnya dan dari  segi tingkat probabilitas yang dihasilkannya dibedakan menjadi tiga yaitu munasib efektif (mu’assir), munasib selaras (mula’im) dan munasib ganjil (garib). Dengan ini konsep rujuk yang ada pada KHI diuraiakan dengan teori konformitas untuk menghindari subjektifitas pengambilan maslahah.
Selain itu untuk mengetahui hak perempuan dalam rujuk dilihat dengan konsep subjek hukum dalam hukum Islam secara umum ditarik ke konsep rujuk secara khusus. Setiap manusia adalah pelaku peraturan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia.Sebagai pelaku, manusia mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu karena ada sangkut pautnya dengan hak orang lain. Mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap”.
Hukum positif mengenal istilah kecakapan melakukan perbuatan hukum. Menurut MM Djojodigoeno, batas antara belum dewasa dan telah dewasa hanya dapat dilihat dari kecakapan melakukan perbuatan hukum. Orang yang belum cakap melakukan hukum adalah orang yang belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Orang yang cakap hukum berarti orang yang telah dianggap mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya. Perbuatan hukum itu sendiri berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yakni perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum dua pihak. 
Oleh karena itu, kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah kemampuan memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam melakukan segala perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk kepentingan sendiri maupun menyangkut kepentingan oranglain.
Berbicara tentang subjek hukum yang telah di bahas, biasanya dikenal dengan istilah al-mahkum ‘alaih.Al-mahkum ‘alaih  seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan erat dengan Hukum agama Islam. Pembahasan subjek hukum ini sangat penting, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang disebut sebagai al-mahkum ‘alaih. Jika syarat telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum.
Kedua rujuk dalam dimensi hukum dan sosial. Adanya Hukum adalah untuk mengatur kebutuhan manusia yang secara naluriyah menginginkan hidupan yang tenang dan tentram. Oleh sebab itu susanan hukum berupa 
Untuk mengetahui efektifitas dari peraturan-peraturan hukum tertentu maka perlu dahulu diketahui tujuan utama dari peraturan-peraturan hukum tersebut.menggunakan cara pandang yang tidak bebas mengatur seperti yang dikehendakinya. Hukum dalam penciptaannya dibuat untuk kemaslahatan manusia karena itu hukum dapat berubah sesuai dengan zamannya. maka hanya hukum yang harus ditinjau ulang dan direvisi kembali, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.
Hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat secara langsuang atau tidak juga perpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan lainnya yang selanjutkan akan berdampak pada perubahan sistem hukum. Akan tetapi sebaliknya hukum dapat pula merubah struktur dan lembaga-lembaga sosial. Kunci utama pembentukan hukum yang mengarah pada perubahan sosial terletak pada implementasi hukum.Di sini perlu dibedakan antara perundang-undangan yang merombak masyarakat dengan efektifitas yang diprogramkan.
Dari uraian di atas penyusun gunakan untuk membantu berjalannya penelitian ini. Sehingga pada akhirnya dapat dilakukan analisis dengan melihat perspektif  keadilan gender. Ajaran agama yang dianggap telah lama menindas kaum hawa. Ajaran-ajaran agama yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki telah digunakan sebagai justifikasi terhadap persepsi masyarakat yang sangat merugikan kaum perempuan. 
Akan, tetapi, kritik terhadap ketidaksetaraan gender ini dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, tidak hanya kembali pada kesalahan persepsi masyarakat saja. Kalangan feminis juga banyak mempertnyakan tentang konsep hak asasi manusia itu sendiri. Kritik mendasar terhadap hak-hak asasi manusia, dating dari kalangan feminis dengan mempertanyakan kembali keberpihakan hukum internasional itu terhadap pembuatnya.                                                    
Gayle Binion, misalnya, mengatakan bahwa terdapat hal-hal yang sangat mendasar mengapa konsep hak-hak asasi manusia ini kurang menyentuh masalah gender. Salah satu dari sekian alasan yang sangat mendasar menurut Binion adalah perbedaan persepsi awal dalam mencipatakan hukum-hukum ini. Ia mengatakan bahwa persepsi gender didasarkan pada hal-hal yang terjadi pada kaum perempuan. Karenanya, analisis hukum yang diajukan oleh para feminis cenderung bersifat kontekstual, eksperimental dan induktif; sedangkan kebanyakan teori sosial, tidak terkecuali filosofi dasar hak-hak asasi manusia, bersifat hirarkis, abstrak dan deduktif. Para feminis yang mempunyai pandangan demikian mengatakan bahwa seandainya saja sejak para penggagas hak-hak asasi manusia itu mendasarkan pada hal-hal yang terjadi pada kaum perempuan, maka persepsi yang muncul adalah bahwa nilai-nilai hak asasi manusia ini tidaklah universal seperti yang dipahami banyak negara liberal.   
Hal lain, berkenaan dengan gender dan hak asasi manusia adalah apa yang terjadi di banyak negara-negara ketiga, terlebih adalah negara-negara Islam. Banyak ahli dan feminis melihat bahwa dalam lingkungan muslim setidaknya terdapat tiga hal yang menjadikan hak asasi manusia ini tidak mudah diimplementasikan, terlebih dalam negara-negera yang notabene berasaskan Islam. Ketiga hal tersebut adalah agama, pendidikan, dan budaya setempat. Karenanya banyak aktivis yang tergabung dalam organisasi non-pemerintah, khususnya yang berbasis perempuan seperti organisasi SIGI, yang mencoba untuk memfokuskan diri pada pencarian solusi atas ketiga permasalaban tersebut dengan 1) mereinterpretsi al-Qur’an dan al-Hadits; 2) memberikan pendidikan dan akses yang lebih, terutama berkenaan dengan teks-teks suci yang pada gilirannya nanti dapat dijadikan sebagai landasan perubahan; dan 3) menggerakkan masyarakat sebagai agen perubahan terhathp apa yang selama ini mereka pahami.
Jadi, dengan upaya sebagaimana yang dikemukakan di atas, diharapkan  bahwa dalam perspektif hak asasi (dasar), yang dimiliki setiap manusia tanpa  membedakan laki-laki dan wanita, kiuranya ada peluang bagi kaum perempuan untuk dapat mewujudkan hak-haknya dalam setiap lini kehidupan, dan dapa mengubah persepsi masyarakat yang selama ini telah mengakar di kalangan mereka di setiap negara, terutama negera-negara berkembang. Sehingga, mereka dapat berperan secara layak dan maksimal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang dimiliki kaum laki-laki pada umumnya. 

Pandangan Islam Tetang Hak Asasi Manusia (HAM) 
Barangkali mendefinisikan kembali atau mencari definisi yang tepat bagi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam agama Islam sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan, jika isu HAM diaplikasikan dengan perempuan dan Islam maka persoalan yang muncul adalah perbedaan penafsiran terhadap sejarah Islam. Sejarah pra-Islam dipandang berbeda oleh dua kelompok ekstrim dalam kaitannya dengan isu perempuan. Sebagian kelompok, misalnya, memandang bahwa kebebasan perempuan dalam menentukan siapa ayah dan bayi yang baru dilahirkan dengan cara mengundang semua lelaki yang mungkin menjadi ayahnya adalah suatu kebebasan perempuan yang pada perkembangan Islam berikutnya hak-hak semacam ini dibatasi. Sebagian yang lain melihat bahwa perempuan yang disamakan dengan barang dagangan merupakan bukti bahwa Islam berusaha mengangkat harkat perempuan dan mengembalikan hak-hak dasar kemanusiaannya. pandangan akan zaman pra-Islam ini juga yang merupakan salah satu pemicu berbedanya pendapat tentang reformasi yang dilakukan oleh ajaran Islam. 
Konsep hak asasi manusia bukanlah konsep yang jelas. Perbedaan pendapat mengenai apakah hak asasi manusia itu, serta apakah berlaku universal adalah sebuah perdebatan yang sudah terjadi sejak lama. Donnelly berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah sebuah produk dan praktek-praktek sosial.
Pendapat Donnelly ini membuka peluang bahwa jika hak asasi manusia merupakan produk sosial maka dalam pembentukannnya dipengaruhi dengan kuat oleh orang-orang dengan perbedaan sosial kemasyarakatan yang beragam dan ini berarti konsepnya dapat berlaku tidak universal. 
Di antara para pemimpin negara yang meragukan universalitas konsep-konsep hak asasi manusia adalah perdana menteri Malaysia, Mahatir Muhammad.  Menurutnya, negara-negara penandatangan deklarasi hak-hak asasi manusia sama sekali tidak memahami kebutuhan negara-negara miskin. Karena, demikian Mahatir berpendapat, prioritas negara-negara ini bukanlah hanya kebebasan, tapi adalah pangan dan sumber-sumber lain.
Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mengakui keberadaan hal  tersebut. Dalam Bab II dari buku PBB dan Hak Asasi Manusia 1945-1995 termaktub:  “Bagi kami deklarasi ini mengandung bunyak kekurangan, termasuk tidak adanya pasal-pasal mengenai hak untuk mengajukan petisi, hak menentukan nasib sendiri, hak atas pembangunan dan hak-hak minoritas dan masyarakat adapt… walaupun demikian bisa dikatakan bahwa deklarasi tersebut telah memuat sebagian besar isu-isu penting saat itu”.  
Akan tetapi, ahli-ahli lain seperti Weissbrodt dan Vasak dengan tegas  mengatakan bahwa konsep hak asasi manusia (human rights) adalah konsep ideologi yang bersifat universal. Konsepnya sudah konkrit, norma-norma legal dan dapat diaplikasikan oleh semua masyarakat tanpa ada pengecualian. Tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan universalitas hak asasi manusia ini lalu menuduh kalangan relativisme sebagai pencari alasan bagi pelanggaran hak asasi manusia. 
Dari beberapa pendapat di atas nampak bahwa unversalitas hak asasi manusia masih dipertanyakan. Akan halnya dengan Islam yang sudah dengan tegas mengklaim hahwa nilai-nilainya serta ajarannya bersifat universal dan merupakan rahmatan li al-‘amiin, bukanlah sesuatu yang mudah untuk memberikan garis yang jelas tentang hak asasi manusia ini.Apalagi kalau melihat hahwa apa yang dalam pandangan barat sebagai rights dan mencari padanannya dalam Islam, bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam konsep Islam rights barangkali dapat disepadankan dengan huquq (bentuk plural dari haq). Akan tetapi dengan mencari padanan kata, persoalan dan konsep hak asasi manusia dalam Islam bukan kemudian menjadi selesai. 
Kedua perbedaan pendapat inilah, yang juga dihadapi oleh ahli-ahli hukum  Islam untuk mendefinisikan apakah hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Satu sisi hak asasi manusia dilihat sebagai nilai yang universal, di sisi lain hak asasi manusia ini dipandang sebagai nilai yang harus disesuaikan dengan standar budaya lokal dan atau nilai-nilai Islam. Kedua perbedaan pendapat ini sering disimbolkan dengan negara-negara Barat yang banyak mengemukakan nilai-nilai universalitas hak asasi manusia dan negara-negara Islam sebagai sisi lain yang mempertahankan warna lokal.
Revivalisme yang terjadi di kalangan muslim kemudian mendorong mereka untuk menciptakan satu konsep sendiri tentang hak asasi manusia yang sesuai dengan Islam, hak asasi manusia versi Islam. Akan tetapi, pada titik inilah kemudian perbedaan pendapat terjadi. Hal ini dikarenakan apa yang disebut sebagai syari‘at adalah interpretasi dari teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits yang pada kenyataannya dapat ditafsirkan dengan berbagai corak. Permasalahan berikutnya, adalah bagaimana kita mengetahui bahwa satu versi tentang hak asasi manusia adalah Islami sedangkan yang lainnya tidak? sedangkan dengan kembali kepada teks-teks tersebut, al-Qur’an dan al-Hadits terkadang tidak memberikan bukti apa-apa mengingat kemungkinan perbedaan cara memahaminya. 
Abul A’la Mududi misalnya merasa tertantang untuk membuat suatu kriteria tersendiri untuk hak asasi manusia ini. Ia kemudian menulis sebuah buku yang diberi judul Human Rights in Islam. Sebelum dia mendiskusikan pandangan-pandangannya tentang hak asasi manusia dalam Islam, ia dengan tegas mengatakan bahwa pertama yang dirasakan perlu adalah membedakan dua pendekatan dalam memahami hak asasi manusia. Kedua pendekatan itu adalah pendekatan Barat dan pendekatan Islam mengenai hak asasi manusia.
Maududi mengemukakan “ketidaksenangannya” terhadap pendekatan yang dilakukan negara-negara Barat terhadap konsep hak asasi manusia, ini  dikemukakannya karena kebiasan klaim-klaim yang dilakukan Barat yang,  menurutnya, selalu mengklaim hal-hal yang baik adalah konsep dan hasil jerih payah mereka. Sedangkan kebalikannya adalah konsep-konsep yang diajukan bukan dan mereka, seperti relativisme. 
Ketegangan antara negara-negera Islam dan Barat juga salah satu faktor yang mendukung terus terjadinya dikotomi ini. Sehingga, seperti yang ditulis oleb Hendro Prasetyo dan Ahmad Sahal, jika terjadi ketegangan antara hukum internasional dan hukum (yang diyakini sebagai hukum) Islam maka masyarakat muslim akan memilih hukum Islam yang dianggap sebagai traktat Ilahi, dan pada saat yang bersamaan hukum inetrnasional pun tidak mau mengalah. Hal yang sama juga terjadi di kalangan muslim yang masih setia terhadap konsep syari’at pramodern yang melihat adanya asosiasi antara konsep HAM intemasional dengan tradisi Kristen dan Eropa. Karenanya tidak mengherankan jika Negara-negara Islam yang menjadi anggota Organisasi Konfrensi Islam (OKI) hanya mendapat poin paling tinggi adalah Partly Free (PF) dalam hal pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan laporan Freedom House.
Selain Maududi terdapat juga konsep HAM versi Islam yang merupakan  jawaban terhadap perbedaan pandangan tersebut. Formulasi ini adalah Al-Bayan al- ‘Alami ‘an Huquq al-Insan fi al-Islam (Deklarasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia dalam Islam) yang dideklarasikan pada bulan September 1981 di Paris. Terlepas dari kemiripan-kemiripan dan kejanggalan-kejanggalan deklarasi HAM versi Islam tersebut, versi ini diklaim oleh para pencetusnya sebagai sesuatu yang genuine yang sudah dirumuskan bahkan sejak abad ketujuh masehi.
Kesulitan yang dihadapi dalam mengajukan konsep hak asasi manusia versi Islam ini secara maksimal hanya dapat menciptakan kelompok muslim yang berusaha untuk menggabungkan konsep hak asasi manusia modem dan Islam. berusaha untuk mencoba menghilangkan dikotomi dan ketegangan yang terjadi antara konsep hak asasi manusia yang ada serta hak asasi manusia yang dianggap sebagai versi Islam. Mereka sadar bahwa konsep hak asasi manusia modern yang ada merupakan suatu keniscayaan, sehingga hanya berusaha untuk mencari titik temu saja. 
Kelompok yang terakhir ini yakin, bahwa Islam telah menjamin hak asasi  manusia yang mendasar lewat al-Qur’an dan al-Hadits. Akan tetapi kendalanya  terjadi ketika sebuah negara berusaha untuk menginstitusionalisasikan nilai-nilai al-Qur’an dan al-Hadits.  Mereka sadar bahwa ajakan kembali pada kedua sumber utama Islam itu bukan hal yang mudah, mengingat keduanya adalah sumber-sumber yang multi-interpretation. Unsur-unsur penafsir dan pengejawantah sangat dominan. 
Roger Garaudy mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam  al-Qur’an dan al-Hadits seolah tertimbun oleh tradisi dan penguasa yang menyebut dirinya penguasa Islam. Sehingga, menurutnya, kedua hal inilah yang menjadi godaan yang terbesar bagi kaum muslim dalam melaksanakan apa yang diwahyukan Allah lewat al-Qur’an.
Sejarah mencatat bahwa pelanggengan kekuasaan sering terjadi dengan  memperalat agama, yaitu dengan mengajukan hanya satu pemahaman tentang al-Qur’an yang harus diterima oleh masyarakat dan melarang kemungkinan pemahaman lain, Garaudy menunjukan bahwa hal ini pada akhirnya hal ini berujung pada:  “Pembentukan hukum Tuhan (Syari‘at) untuk menyokong kepentingan penguasa, dan -dengan demikian- menciptakan tradisi (sunnah,) yang kadang kadang secara radikal bertentangan dengan wahyu. Hal ini telah menciptakan apa yang dengan analogi dapat disebut ‘Konstantinianisme Muslim’ yang memanfaatkan otoritas agama untuk menjustifikasi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling buruk sekalipun”
Akan halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum  perempuan, Garaudy menyatakan bahwa yang terjadi bukanlah dari al-Qur’an, tetapi merupakan jalan hidup tradisional yang berada di Timur Dekat. Karenanya, jika ingin mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur’an ia mengajukan agar kita dapat membedakan antara nilai yang menurutnya adalah “campur tangan” Tuhan terhadap perkembangan masyarakat dan sejarah di lingkungan tersebut, sedangkan nilai absolutnya tidak dapat diubah. Yang pertama adalah sebuah respon historis atas prinsip-prinsip dan kedua yang dibuat dan disesuaikan dengan perkembangan sejarah tertentu. Nilai yang absolut inilah yang kemudian sangat sukar untuk digali, karena telah terjadi kesepakatan sebagian banyak komunitas muslim yang meyakini bahwa yang mestinya dinamis telah diabsolutkan. 
Haruslah disadari bahwa apa yang disebut syari’at adalah hasil pemahaman manusia akan sumber-sumber hukum Islam, al-Qur’an dan al-Hadits. Karenanya walaupun seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Ahmed An-Na’im bahwa ahli hukum Muslim telah berusaha untuk menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadits untuk mendapatkan suatu hukum yang konprehensip, tetapi ha! itu dilakukan dalam kurun waktu antara abad ketujuh dan kesembilan. Jika hukum yang dikeluarkan mereka dipaksakan untuk masa sekarang maka yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia.
Karena kesadaran dan kenyataan seperti yang tersebut di atas, maka   hendaknya ahli-ahli hukum Islam melihat al-Qur’an dan al-Hadits sesuai dengan  zaman dan konteks masyarakat yang selalu berubah. Sebagaimana yang telah  dilakukan oleh para ahli hukum pada abad-abad pertama yang sangat jelas menggunakan suatu metodologi yang memperhatikan konteks historis dan apresiasi masyarakat pada saat itu. Seperti apa yang diungkapakan An-Na’im bahwa:  “Sepanjang sejarahnya, pemahaman dan implementasi Islam telah dipengaruhi oleh realitas sosial dan politik komunitas Muslim. Dengan kata lain, pengaruh praktis dar ajaran-ajaran Islam selalu dan terus merupakan hasil pemahaman manusia lerhadap sumber-sumber skripturalnya dalam konteks sejarah tertentu... Apresiasi dari kenyataan elementer di sekitar semua tradisi keagamaan, termusuk Islam, sangatlah vital bagi kepentingan analisis yang realistis dan positf terhadap hubungan antara agama dan HAM”.
Prinsip dasar dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam Islam dan apa yang disampaikan oleh An-Na’im adalah apa yang digariskan oleh ajaran Islam melalui al-Qur’an dan al-Hadits yang menekankan bahwa hendaknya seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. 
Prinsip resiprositas inilah yang kemudian harus diajukan sebagai landasan hak asasi manusia dalam Islam. Suatu prinsip yang merupakan prinsip etis dasar Islam yang dapat terlepas dari kecenderungan tradisi yang dapat dijadikan alasan  pelanggaran hak asasi manusia. 

Analisis Gender tentang Hak Suami dan Isteri dalam Ruju’ 
al-Qur'an sendiri, tidak memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu timpang. Sebaliknya, justru tidak ada kelebihan satu atas lainnya, baik dalam bidang mental maupun moralnya. Kedua jenis kelamin itu, nantinya akan sama-sama diberi pahala atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Apabila mereka mengerjakan pekerjaan yang baik, maka akan mendapatkan pahala kebaikan, sebaliknya, apabila mengerjakan pekerjaan yang buruk, maka akan mendapatkan balasan atas perbuatannya itu.
 Hal ini, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 35, yaitu: 
إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا  (٣٥ (
Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-lakidan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-lakidan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,maka Allah SWT telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS. al-Ahzab [15] : 35).

Tidak ada konsep perkawinan sebagai sebuah sakramen dalam Islam. Islam memandang perkawinan merupakan sebuah akad. Oleh karena itu, adalah suatu keniscayaan bila terrjadi pemutusan perkawinan, sebagaimana yang terjadi dalam berbagai kontrak lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pula. 
Sementara itu, jika melihat keseluruhan dari ayat yang menjadi dasar akan hak suami atas akad ruju’ di satu pihak, dan pasifnya isteri pada akad ini, di pihak lain, seakan bahwa hak ruju’ itu adalah hak mutlak yang dimilii pihak suami saja. Padahal, ayat-ayat tersebut, pada dasarnya, lebih menekankan pada aspek etika berhubungan antara suami dan isteri dalam membina mahligai rumah tangga. Dengan kata lain, bahwa ayat-ayat di atas itu, sesungguhnya dapat dikategorisasikan kepada masalah yang berhubungan dengan hal-hal, yang tidak disebut, yakni membina hubungan kaum perempuan dengan kaum laki-laki. 
Hal yang sama adalah dalam soal ruju' yang dilakukan oleh suami. Al-Maraghi menyatakan bahwa jika dalam proses ruju' tersebut suami tidak berniat baik, tetapi akan menggaulinya dengan tidak baik, atau untuk menghalang-halangi  isterinya dan pernikahan dengan laki-laki lain, sehingga perempuan tadi digantungkan statusnya akibat ruju' yang dilakukan suami, maka suami tadi berdosa. Ini dikarenakan ia telah menindas dan merampas hak-hak isterinya, di antaranya menghalanginya menikah kembali.
Al-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan sebuah kebiasaan orang-orang pada zaman pra Islam seperti yang diceritakan oleh 'Aisyah. 'Aisyah menceritakan kebiasaan para suami yang melakukan cerai dan meruju 'nya kembali dengan ada batasan. Kemudian dibatasilah talak tersebut oleh Islam hanya dua yangdikategorikan talak raj'i. Sedangkan asbabun nuzul ayat berikutnya, al-Baqarah ayat 231 tentang talak dan ruju' ini bahwa para suami suka mengekang dan menggantungkan nasib istrinya dengan menceraikannnya dan ketika iddahnya tinggal dua atau tiga hari mereka meruju 'nya lagi lalu demikian Terus dilakukan dengan tujuan menghalangi isteri nikah lagi dan menyakiti keberadaannya.
Jika yang dilihat dari ayat ini adalah seperti yang dikemukakan di atas jelas bahwa permasalahan kewajiban isteri untuk beriddah dan hak suami untuk ruju', adalah permasalahan sosial yang kaitannya dengan hak-hak orang lain. Hukum ini bukan untuk mendiskriminasi salah satu dari kedua pihak tersbut, akan tetapi, menjaga hak orang lain. Hal ini erat kaitannya dengan rasa keadilan kedua belah pihak serta pihak lain seperti anak yang sedang dikandung dan calon suami yang lain. 
Ayat-ayat yang berkenaan dengan hak-hak orang lain, sangat terkait dengan rasa keadilan. Rasa keadilan ini harus diukur dengan piranti yang berada di luar dirinya. Ada dan tidaknya iddah harus ditakar dengan rasa keadilan suami dan si janin, sedang ruju' harus dilihat dari pihak istri dan suami.yat demikian oleh Masdar F. Mas'udi dapat dikategorikan ke dalam kategori ayat dzanni.Karenanya Masdar mengemukakan bahwa yang berhak menentukan rasa keadilan adalah kedua belah pihak dengan prinsip-prinsip pembebasan yang terdapat pada ajaran al-Qur'an “… wa amruhum syura bai'anahum”.
Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Qutub. Ia mengatakan bahwa dari kedua hukum tersebut, iddahnya seorang istri dan hak ruju' suami, terdapat satu etika antara suami istri yang ditujukan untuk menjaga hak-hak orang lain, terutama suami dan isteri. Hukum iddah dan ruju' menekankan bahwa pihak isteri dituntut untuk tidak menutup-tutupi keadaan dirinya, dalam keadaan haid atau hamil, sedang pada hukum ruju' suami dituntut untuk berniat baik dan tidak bertujuan menyusahkan isteri. Hal ini merupakan tuntutan terhadap kedua pihak dengan tujuan menjaga hak-hak orang lain.
Ayat-ayat mengenai talak dan ruju' mestinya tidak hanya dilihat sebagai hukum fiqh atau sekedar memberikan hak-hak atau membebankan kewajiban-kewajiban kepada suami dan istri. Akan tetapi semua itu juga harus dipandang sebagai etika yang mengikat. Sedangkan hak dan kewajiban adalah hal terahir yang dibicarakan. Ini perlu diperhatikan mengingat bahwa kebanyakan ulama dan  mufassir, misalnya, tidak melihat kata-kata in araadu islaha sebagai syarat dalam ruju', sedangkan pada kesempatan lain kita juga melihat ungkapan dari ayat berbunyi janganlah kamu ruju’  mereka untuk memberi kemudharatan. Beberapa etika yang disampaikan oleh al-Qur’an dan al-Hadits banyak disalah persepsikan oleh para mufassir dan ulama Murteza Mutahhari, misalnya, berpendapat bahwa: 
"Sekalipun ayal-ayat tersebut diwahyukan sehubungan dengan masa'iddah  dan masalah peruju 'an atau perceraian seterusnya oleh suami dan menerangi penunjukkan jalan tindakan yang sepatutnya bagi suami, namun kepada suami dikatakan bahwa ruju' itu haruslah dengan maksud untuk berbuat secara ma 'ruf terhadap isterinya dan tidak untuk merugikan atau menyakiti hatinya".
Mutahhari bahkan lebih jauh melihat bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya berkenaan dengan ruju' dan iddah saja, akan tetapi ketentuan tersebut adalah ketentuan dan prinsip-prinsip umum dan bahkan menetapkan hak-hak isteri di setiap waktu dalam segala hal berkaitan dengan suaminya. Mutahhari juga menyatakan bahwa sebagian ahli fiqh terlibat dalam kekeliruan besar dalam maslah ini yang hanya melihat sebagai hal-hal yang berkenaan dengan para suami yang akan meruju' isteri mereka. Padahal, menurut Mutahhari, bukan demikian, tetapi ayat-ayat tersebut menerangkan kewajiban-kewajiban para suami tersebut kepada para isterinya yang jika dilihat dalam konteks yang lebih luas hams dipenuhi kapan dan dimana pun. Hal ini berarti adalah ayat-ayat yang menegaskan kembali hak-hak isteri terhadap suami yang menceraikannnya. Setidaknya hak-hak mereka itu akan terus terjamin dan harus dipenuhi oleh suami selama masa iddah atas dasar perintah agar suami melakukan talak dengan ma 'ruf dan ruju' dengan ma'ruf juga.
Mutahhari lebih lanjut mengungkapkan bahwa ayat tentang ruju “sekali lagi, sebenarnya adalah ayat yang digunakan untuk menetapkan hak-hak perempuan untuk diperlakukan dengan baik. Karenanya, ia menyatakan bahwa seorang suami dalam keadaan bagaimanapun dilarang mengambil keuntungan atas isteri. Karena  ayat ini sebenarnya lebih mengutamakan hak-hak isteri dan tanggung jawab suami.
Jika hak-hak yang dikemukakan lebih dahulu maka itu dapat dijadikan sebagai prasyarat bagi akad ruju'. Disamping itu, siapakah yang berhak menentukan bahwa in yang terdapat pada ayat tersebut bukan in syartiyyah, terlebih jika melihat bahwa dalam ayat lain, seperti ayat 231 dari surat al-Baqarah, Allah melarang para suami meruju' isterinya jika untuk melakukan kemudharatan.
Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah apa yang disebut dengan "gagasan-gasasan wahyu" dan Barbara Freyer Stowasser menyatakan bahwa hal yang sangat sulit adalah memisahkan kedua hal tersebut. Dalam konteks ini adalah apakah penentuan bahwa in bukan sebagai syarat, atau sebaliknya, sehingga berimplikasi terhadap keputusan hukum yang diambil, merupakan "gagasan wahyu" atau "gagasan penafsir", yang bila dilihat secara tematis ayat-ayat tentang ruju' pada ayat yang lain memungkinkan keduanya. 
Menarik untuk dikemukakan dalam konteks hak ruju' perempuan serta pendapat para ulama mengenai hukum yang diambil adalah hasil penelitian W.Canthwell Smith. Ahli Islam terkemuka ini setelah mengadakan penelitian tentang konsep Syara'i ahkam (ketetapan-ketetapan hukum syara') pada abad pertama Islam adalah sebuah konsep yang lebih menekankan pada aspek moral dari pada aspek legal. Aspek-aspek hukum yang ada dalam Islam masa awal awal Islam adalah tuntunan ilahiyyah yang mengikat dan diwajibkan secara moral dan benar-benar personal yang pertanggungjawabannya lebih menekankan hubungan antara manusia, sebagai mahluq, dan Allah, sebagai khaliq, yang akan dipertanggungjawabkan pada Hari Perhitungan (Yaum al-Hisaab). Akan tetapi pada perkembangannyalah hukum Islam ini mengalami depersonalisasi dan detrasendentalisasi yang akhirya berbentuk syari 'at seperti sekarang yang dipahami.
Menggunakan beberapa aspek yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum Islam ini sangat menarik untuk kemudian kembali pada pertanyaan pokok dari tesis ini. Adakah dan bagaimanakah hak-hak perempuan dalam ruju”? 
Di samping beberapa mufassir yang melihat ayat tentang ruju' ini dari segi  legal formal untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan hak ruju', terdapat beberapa mufassir dan ulama lain yang melihat ayat ini dari sisi lain. alQurtubi, al-Maraghi, Ibnu Katsir dan beberapa mufassir lain melihat ayat ini dengan beberapa hal lain yang tidak banyak dilihat oleh mufassir yang hanya menekankan pada pemahaman akan kepemilikan hak ruju'. Mereka melihat hal lain yang berkenaan dengan hak isteri untuk diperlakukan dengan ma'ruf Jika hal yang terakhir yang dimunculkan, apa yang dikemukakan dan diindikasikan oleh Muthahhari dan An-Na'im bahwa hukum syari'at yang ingin diungkapkan adalah etika hubungan antarmanusia terutama, dalam hal ini, antarsuami - isteri.
Para ulama fiqh sendiri sebagaimana yang terjadi dalam kalangan mufassir yakni terjadi adanya perbedaan pendapat dalam menentukan adakah ruju' itumerupakan hak mutlak suami, sehingga isteri harus menerima saja ataukah istri diberi pilihan untuk menolaknya. Demikian pula terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan tentang adanya syarat bagi suami ketika hendak kembali pada isterinya. Melihat adanya ayat yang mengunakan lafal yang mengindikasikan adanya syarat bagi suami, ayat tersebut tidak hanya disebut satu kali, adanya ayat yang berkaitan menggunakan bentuk amar, dan alasan-alasan lainnya, sebagian ulama berpendapat sepatutnyalah bila suami hendak kembali pada isteri yang telah dicerainya mempunyai niat baik (ishlah) dan menghadirkan dua orang saksi. Di amping itu karena kehidupan rumah tangga itu menuntut adanya keserasian hubungan antara dan suami dan istri, suami ketika hendak ruju' pada istrinya hendaklah memberitahu dan meminta persetujuan darinya. 
Menggunakan kategorisasi Esposito tentang Sistem Hirarkisasi Normanorma al-Qur'an, hukum yang berkenaan dengan ruju' ini dimasukkan ke dalam kategori korektif dan atau protektif. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mengoreksi hukum-hukum pra-Islam yang dapat merugikan perempuan, isteri. Dari segi keberadaan hukumnya, ini berarti bahwa nilai absolut yang dibahawa ayat ini harus disesuaikan dengan zaman. Hukum ini jika diimplementasikan maka pihak isteri dapat mengajukan suatu syarat jaminan dari suami bahwa ruju' yang dia maksudkan adalah untuk islah, atau jika indikasi islah ini tidak ditemukan oleh isteri dari suami yang akan meruju 'nya maka ruju' yang dilakukannnya dapat ditolak oleh isteri. Menilik apa yang dikemukakan oleh Murteza Mutahhari hal ini dapat diinstitusionalisasikan dan bersifat wajib bagi suami.  

Penutup
Al-Qur'an mempunyai prinsip bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai hamba, karena laki-laki dan perempuan diciptakan dari zat yang sama (min nafsin waahidah), tugas yang sama (khalifatullah filardh), dan kewajiban yang sama (liya’budun).
Hak-hak perempuan dalam masalah rujuk bahwa perempuan dapat menolak atau menerima ruju', mendapatkan perilaku yang baik dari suaminya, kebebasan berbicara dan berpendapat dan hak-hak mengajukan juruk pada suaminya. Hak-hak inilah yang dilihat menonjol oleh sebagian para ulama, sehingga ayat tersebut memberikan persyaratan bagi suami untuk berbuat baik kepada isteri, dalam hal ruju '. Jika pemahaman ini yang ditekankan maka dapat dilihat bahwa kaum perempuan berhak untuk memperoleh perlakuan baik dari suami yang hendak meruju 'nya.
Dalam perspektif gender jika melihat beberapa kemungkinan pemahaman bahwa pihak perempuan dapat mengajukan ruju' sebagai haknya kepada suaminya, dengan melakukan analisis baru atas masalah hak ruju’ yang selama ini dikesankan didominasi oleh kaum laki-laki (suami) dengan cara menebus atas hak-hak suami yang telah diberikan kepadanya. Dan dengan adanya khulu’juga, pihak isteri pun mempunyai hak pula atas hak ruju’ terhadap suami yang telah menjatuhkan talak kepadanya. 

Daftar Rujukan
Al-Qur’an dan Terjemahnya
Azizy, A.Qadri, Menggagas Ilmu Hukum Indonesia, dalam Menggagas Ilmu Hukum Progressif Indonesia, cet.ke-2, Semarang: Pustaka pelajar, 2012.
Atha Mudzhar, Gelombang Ijtihad Antara Tradisis Dan Liberal, Yogyakarta: Titian ilahi press,1998.
Aziz, Muhammad, Ahmad Rofiq, and Abdul Ghofur. “Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach”. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (September 1, 2019): 151-170. Accessed May 21, 2020. http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/577
Aziz, Muhammad; SHOLIKAH, Sholikah. Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 89 - 116, sep. 2015. ISSN 2442-5249. Available at: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/3039>. Date accessed: 13 dec. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.3039.
Aziz, Muhammad. (2018). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 78-94. https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i2.3284
Aziz, M. “Prinsip Pengelolaan Zakat Menurut Al-Qur’an (Kajian Pada Surat Al-Taubah [9]: 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)”. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 5 (2). 2016. 
Aziz, M. (2017). Adopsi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Kajian dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, (Seri 1), 188-213. Retrieved from http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/20.
Sopyan, Yayan, Isu-isu Gender dalam Islam, Cet.1 Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Jakarta bekerjasama dengan McGill-I CI HEP, 2002.
Siti Nurhayati, Tinjaun Maslahah Atas Legalitas Praktek Aborsi Bagi Korban Perkosaan, studi atas uu no. 36 tahun2009 tentang Kesehatan, 2012 .
Subhan, Zaitunah,  TafsirKebencian: Studi Bias Gender dalamTafsir Qur'an, Yogyakarta: LKiS,1999.
Prasetyo, Hendro dan Sahal, Ahmad, Universalisasi HAM: Tanggapan Islam, Studia Islamika, 2. Oktober- Desember, 1993.
Quthub, Sayyid, Fi Dzilal al-Qur 'an, Jeddah: Dar al-‘llmi, 1986, Jilid I
Razi, al-, Muhammad Fakhruddin, Al-Tqfsir al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyah, t.th), Juz.VI.
Su'udi, al-, Abu Muhammad bin Muhammad al-'Imad, Irsyad al-'Aql al-Salim waMazaya al-Qur'an al-Karim, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th, Juz I-8.
Sopyan, Yayan, Isu-isu Gender dalam Islam, Jakarta : Pusat Studi Wanita UINJakarta bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002, Cet. 1.
………., Persepsi Hakim Agama tentang Perceraian, Laporan Penelitian IndividuLEMLlT, UIN Jakarta, 2003.
Stowasser, Barbara Freyer, Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation,Reinterpretasi Gender: Perempuan dalam AI-Qur'an, Hadits, dan Tafsir,(H.M. Mochyar Zoemi, pent.), Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
Syarifuddin, Amir, Prof. Dr., Ushul Fiqh, Jakarta: Logos, 2001, Cet. Ke-2
Syaukani, al-, Muhammad bin Ali, Nail al-Author, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Jilid VII. 171
Ukazi, Al-Fiqh al-Sunnah fi Ahkam al-Ushrah, Beirut: Dar al-Fikr 1996, Cet. I.
………, Perspekttf Jender dalam Al-Qur’an, Jakarta: Disertasi S3 lAIN SyarifHidayatullah, Jakarta, 1999.
Zahrah, Abu, Ushul al-Fiqh, Beirut, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th
Zamakhsyari, al-, Muhammad bin Umar, Tafsir al-Kasysyaf, Beirut: Dar al-Fikr, 1917, Juz I.